BRMP Kepulauan Riau Dampingi Kunker Komisi IV DPR RI Tinjau Pengawasan Karantina

Batam, 23 Juli 2026 – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau turut mendampingi rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pendampingan dilakukan langsung oleh Kepala BRMP Kepulauan Riau, Rudi Hartono, didampingi Liaison Officer (LO) Kota Batam, Firsta Anugerah Sariri, sebagai bagian dari dukungan Kementerian Pertanian terhadap agenda strategis Komisi IV DPR RI dalam meninjau sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan karantina di wilayah perbatasan. 

Kunjungan kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, H. Alex Indra Lukman, bersama jajaran anggota Komisi IV DPR RI dari berbagai fraksi. Rangkaian kegiatan difokuskan pada peninjauan langsung penguatan sistem karantina, konservasi kawasan hutan, serta pengembangan sektor perikanan budidaya sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional di kawasan strategis perbatasan. Agenda kunjungan dilaksanakan pada 23-24 Juli 2026 dengan tiga lokasi utama, yakni Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau, Taman Wisata Alam Muka Kuning, dan Balai Perikanan Budidaya Laut Batam. 

Sebagai Garda Terdepan Pengawasan dan Perlindungan Komoditas Pertanian, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Badan Karantina Indonesia) Kepulauan Riau di Batam menjadi lokasi pertama yang dikunjungi. Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung sistem pengawasan lalu lintas ekspor dan impor komoditas pertanian melalui Pelabuhan Batu Ampar yang merupakan salah satu pintu perdagangan internasional terpenting di Indonesia.

Komoditas yang menjadi perhatian antara lain ekspor minyak kelapa sawit dalam bentuk Refined Bleached Deodorized (RBD) Palm Oil serta impor biji kakao yang selanjutnya diolah sebagai bahan baku industri dan diekspor kembali sebagai produk bernilai tambah. Pengawasan terhadap kedua komoditas tersebut dinilai sangat penting untuk menjamin keamanan hayati, mutu produk, serta kelancaran perdagangan internasional.

Forum diskusi menghadirkan berbagai pemangku kepentingan lintas kementerian dan pemerintah daerah, di antaranya Kepala Badan Karantina Indonesia yang diwakili oleh Sekjen Barantin, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum), ID FOOD/PT Berdikari, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. 

Dari jajaran Kementerian Pertanian turut hadir Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda serta Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura Ditjen Hortikultura mewakili Direktorat Jenderal Hortikultura. Sementara dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi, sedangkan Pemerintah Kota Batam diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BRMP Kepulauan Riau Rudi Hartono bersama LO Kota Batam Firsta Anugerah Sariri mendampingi seluruh rangkaian koordinasi teknis dan memastikan keterlibatan aktif Kementerian Pertanian dalam pembahasan isu strategis penguatan biosekuriti, pengawasan komoditas pertanian, serta percepatan hilirisasi hasil pertanian.

Usai meninjau sistem karantina, rombongan melanjutkan kunjungan menuju Taman Wisata Alam Muka Kuning, kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar KSDA Riau Wilayah II Batam, Kementerian Kehutanan. Di lokasi ini, Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan lapangan terhadap pengelolaan kawasan konservasi sekaligus berdiskusi mengenai upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang tetap mampu memberikan manfaat ekonomi melalui konsep ekowisata dan edukasi lingkungan. 

Kegiatan dipusatkan di kawasan Eco Edu Wisata, Taman Wisata Alam Muka Kuning, yang menjadi salah satu model pengembangan wisata edukasi berbasis konservasi di Kota Batam. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kota Batam, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda), serta berbagai instansi pusat dan daerah.

Sebagai simbol komitmen bersama terhadap pelestarian lingkungan, seluruh peserta melaksanakan penanaman pohon di kawasan Taman Wisata Alam Muka Kuning. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai penyangga pembangunan sektor pertanian dan pangan.

Rangkaian kunjungan dilanjutkan menuju Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Batam di Pulau Setokok, unit pelaksana teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berperan dalam pengembangan teknologi budidaya laut nasional. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan berbagai capaian, tantangan, serta strategi pengembangan budidaya perikanan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan dan peningkatan ekspor nasional. 

Diskusi juga membahas pentingnya integrasi pembangunan sektor pertanian, kelautan, kehutanan, dan karantina dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang tangguh, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan tantangan logistik tersendiri.

Keikutsertaan BRMP Kepulauan Riau dalam pendampingan kunjungan kerja ini menunjukkan peran strategis unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian dalam mengawal implementasi kebijakan pembangunan pertanian di daerah. Kepala BRMP Kepulauan Riau Rudi Hartono menegaskan bahwa sinergi antara Komisi IV DPR RI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mempercepat transformasi pertanian menuju sistem yang modern, adaptif, dan berdaya saing.

Melalui kunjungan kerja ini diharapkan lahir berbagai rekomendasi kebijakan yang semakin memperkuat pengawasan komoditas pertanian, mendorong hilirisasi produk dalam negeri, menjaga kelestarian sumber daya alam, serta mempercepat terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan nasional, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu beranda terdepan Indonesia.